Rejang Lebong, siberkreatif.com – Pemkab Reang Lebong bersama BPJS mengelar rapat bersama, Jumat pagi (17/10/025) di ruang rapat Bupati.
Rapat ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan BPJS. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.
Pemkab Rejang Lebong berkomitmen menyediahkan layanan kesehatan yangbenar-benar berpihak pada rakyat. Dana besar untuk kesehatan bukan sekadar angka —melainkan hak rakyat yang wajib dijaga dan dipermudah
Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P.yang memimpin rapat .memberikan arahan kepada pihak BPJS. Ditegaskan Bupati bahwa rapat tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah konkret memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Selama ini koordinasi lengkap seperti ini jarang dilakukan, padahal pelayanan kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Bupati Fikri.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat mengenai sistem pelayanan BPJS yang dinilai masih rumit , mulai dari mekanisme rujukan berjenjang, keterbatasan tenaga medis, hingga kendala pendaftaran online
“Saya sendiri pernah mencoba menjadi pasien BPJS tanpa menyebut sebagai bupati. Prosesnya panjang dan berbelit. Ini artinya masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama,” ungkapnya
Dipertegas lagi oleh Bupati Fikri, bahwa Pemkab Rejang Lebong telah menyiapkan alokasi anggaran yang besar dari APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan
“Anggaran ini adalah amanah rakyat. Wajar jika masyarakat berharap pelayanan yang dibiayai APBD berjalan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Bupati juga meminta adanya transparansi dan komunikasi aktif antara pihak BPJS, rumah sakit,dan pemerintah daerah, agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi tanpa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Perlindungan Khusus untuk Warga Kurang Mampu
Selain menyoroti pelayanan yang belum merata, Bupati Fikri juga mendorong penyusunan mekanisme kebijakan khusus bagi masyarakat kurang mampu.Ia menilai masih ada kasus medis darurat yang belum sepenuhnya tercover BPJS dan membutuhkan dukungan dari program daerah.
“Kita harus punya langkah konkret. Mana yang bisa dicover BPJS, dan mana yang bisa dibantu melalui program daerah. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan hanya karena terbentur aturan administratif,” ujarnya
Bupati Fikri menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Elva Mardiana untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan menyusun rekomendasi kebijakan peningkatanlayanan kesehatan
“Saya ingin hasil rapat ini langsung ditindaklanjuti. Saya sudah harus segera menerima laporanlengkap terkait langkah-langkah lanjutan kita,” tegasnya.
Rapat berlangsung dinamis dan menghasilkan sejumlah catatan strategis yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan tahun mendatang.Pemkab Rejang Lebong berkomitmen memperkuat sinergi antara BPJS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkeadilan
BPJS Siap Laksanakan Arahan Bupati
Dalam sesi wawancara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Rejang Lebong, Eka Natalina Setiani,S.E., menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh arahan Bupati.
“Kami siap meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat sinergi antar-stakeholder.Beberapa kendala di lapangan akan segera kami evaluasi,” jelas Eka.
Ia menambahkan, meski sebagian layanan kini sudah bisa diakses secara digital, BPJS tetapmemastikan masyarakat tanpa akses internet tetap mendapatkan pelayanan optimal
“Prinsip kami jelas: semua warga harus mendapat pelayanan yang sama tanpa terkecuali. Kamijuga terus berupaya memperpendek waktu tunggu dengan dukungan dari semua pihak,”ujarnya
Rapat ini uga dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Elva Mardiana, S.IP.,M.Si., Direktur RSUD Rejang Lebong Nova Friska Elianti, M.Kes., Kepala Bappeda Aprida Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., Kepala Dinas Kesehatan drg. Asep Setia Budiman, serta sejumlah kepalaOPD terkait. (Hr)
Komentar