BENGKULU, siberkreatif.com – Produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekspor. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu karena berkaitan dengan perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang lebih adil untuk pembangunan daerah, terutama infrastruktur jalan. (Hr)
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan pentingnya pencatatan asal barang dalam setiap pengiriman CPO agar komoditas yang diproduksi di Bengkulu tetap tercatat sebagai kontribusi daerah, meskipun pengiriman ekspornya dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi.
Hal tersebut disampaikan Mian saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Ruang Kalimantan, Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026).
Menurut Mian, Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit dan termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia. Namun, sebagian pengiriman CPO asal Bengkulu masih dilakukan melalui daerah lain, sehingga pencatatan ekspor belum sepenuhnya menggambarkan kontribusi produksi daerah.
Selama ini, pengiriman CPO asal Bengkulu kerap melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya, asal komoditas yang diproduksi di Bengkulu perlu dicatat secara lebih akurat agar kontribusinya tidak luput dalam pendataan ekspor.
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.
Perjuangkan DBH Sawit untuk Pembangunan Jalan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mian mengusulkan agar setiap pengiriman CPO dilengkapi surat pencatatan asal barang. Dokumen ini diharapkan dapat memastikan asal komoditas tetap teridentifikasi dengan jelas, meskipun proses pengiriman ekspor dilakukan melalui pelabuhan di luar Bengkulu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat data kontribusi perkebunan sawit Bengkulu sekaligus menjadi salah satu dasar dalam memperjuangkan pembagian DBH sawit yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
Bagi Pemprov Bengkulu, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi ekspor. Akurasi data produksi dan asal komoditas juga berkaitan dengan upaya memperjuangkan dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Mian berharap, kontribusi besar perkebunan sawit Bengkulu dapat menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah pusat dalam menentukan alokasi DBH sawit, terutama untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai wilayah.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegasnya.
Ia menekankan, potensi ekonomi sawit yang besar harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik untuk menunjang mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil perkebunan, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Bank Indonesia Dorong Optimalisasi Ekspor
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyampaikan bahwa sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, potensi hasil perkebunan Bengkulu perlu dikelola secara optimal melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, komoditas unggulan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kegiatan ekspor maupun perekonomian masyarakat.
Wahyu menilai, optimalisasi ekspor menjadi salah satu langkah penting agar potensi perkebunan Bengkulu dapat tercermin lebih baik dalam aktivitas perdagangan dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, Pemprov Bengkulu berharap lahir langkah konkret untuk memperbaiki pencatatan asal komoditas, meningkatkan optimalisasi ekspor CPO, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dengan produksi mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun, sawit menjadi salah satu potensi ekonomi penting bagi Bengkulu. Pemerintah daerah pun mendorong agar kontribusi tersebut tidak hanya tercatat dalam data, tetapi juga dapat mendukung perjuangan memperoleh DBH sawit yang lebih adil demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar