JAKARTA, Siberkreatif.com – Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP PERTI), secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap atas situasi kehidupan berbangsa pasca demontrasi 28 Agustus 2025 yang bergejolak di sejumlah daerah di tanah air khususnya di Jakarta.
Pernyataan sikap tersebut sebagai tindaklanjut atas komitmen bersama yang telah dicapai pada saat pertemuan antara 16 ormas Islam dengan Presiden Prabowo, yang berlangsung pada 30 Agustus 2025 lalu di Hambalang, Bogor.
Salah satu poin penting dari pertemuan Prabowo dengan pimpinan ormas Islam tersebut adalah adanya kesamaan pemahaman dalam menyikapi keadaan bangsa saat ini yang bergejolak akibat gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi dan saling bahu-membahu untuk mengembalikan keadaan semakin kondusif.
PERTI sendiri menegaskan dukungannya atas langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PERTI Buya H.M. Syarfi Hutauruk menyatakan, PERTI mendukung dan percaya penuh kepada Pemerintah dan Presiden Prabowo untuk mengatasi permasalahan bangsa dengan bijaksana.
PERTI berharap, dalam setiap kebijakan yang diambil senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip universalisme kemanusiaan, nilai moral dan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
PERTI juga mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana sering ditegaskan Presiden Prabowo. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi kehidupan bangsa.
“Oleh karena itu, PERTI mendesak agar penindakan terhadap koruptor dilakukan dengan tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu, demi tegaknya keadilan dan kembalinya kepercayaan rakyat kepada negara,” ucap Buya Syarfi dalam pernyataan sikapnya.
Secara khusus, PERTI menyerukan kepada pemerintah beserta seluruh pejabt, aparat dan penyelenggara negara menetapkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam situasi sulit dan penuh tekanan ekonomi seperti sekarang, PERTI meminta agar pemerintah menahan diri dari kebijakan yang melukai rasa keadilan publik.
“Termasuk rencana kenaikan gaji, tunjangan dan perjalanan dinas pejabat negara serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia ditengah penderitaan rakyat kecil karena akan menguras anggaran belanja publik,” tegasnya.
Masih kata Buya Syarfi. Pihaknya banyak mendapatkan informasi dari berbagai pihak akan maraknya permintaan dari sejumlah anggota DPRD di daerah terkait kenaikan atas anggaran untuk perjalanan dinas dan tunjangan jabatan pimpinan dewan.
Bahkan, lanjut Buya Syarfi. PERTI mendapatkan informasi adanya salah satu kota di Sumatera Utara yang hampir setengah dari kemampuan keuangan daerahnya diserap untuk kepentingan DPRD nya.
“Hal ini tentu mencoreng semangat pemerintahan dibawah kepemiminan Prabowo Subianto yang mengedepankan efesiensi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan dari Asta Cita Presiden Prabowo,” ungkap Buya Syarfi.
PERTI pun berharap, fenomena di daerah ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, mengingat secara kuantitatif sekecil apa pun penambahan anggaran untuk gaji, perjalanan dinas dan tunjangan jabatan pejabat publik, jika dikalikan dengan jumlah provinsi, kab/kota se-Indonesia, akan menguras APBN secara menyeluruh.
“PERTI mendorong Bapak Presiden melalui Kemendagri agar menaruh perhatian serius untuk persoalan ini,” ujarnya.
Selain menyikapi rencana kenaikan gaji pejabat publik, PERTI juga menyoroti secara serius gaya hidup pejabat publik di tanah air yang hedonisme.
PERTI mengingatkan bahwa pejabat negara, termasuk anggta DPR, DPD RI adalah teladan bangsa. Oleh sebab itu, pejabat negara hendaknya memahami dan menampilkan gaya hidup sederhana dan wajar, sesuai dengan semangat pengabdian kepada rakyat.
Selain itu, pejabat publik juga diminta untuk menghidari perilaku gaya hidup hedonis yang mencederai rasa keadilan sosial.
“Hari-hari besar kenegaraan juga harus diperingati dengan hikmad. Tidak perlu mengisinya dengan hiburan berlebihan, misalnya berjoged saat HUT RI, yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa,” jelas Buya Syarfi.
Pejabat publik juga diminta arif dan bijak dalam menghadapi setiap sikap kritis masyarakat. Aspirasi masyarakat haruslan disikapi dengan santun, bijaksana dan penuh kehati-hatian.
Setiap kritik tidak bisa dibalas dengan kebencian apalagi dengan mengeluarkan statemen yang semakin memicu amarah publik termasuk dengan melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap aspirasi masyarakat dengan menari dan berjoged.
“Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam hal kesaaran, keadilan dan kebesaran jiwa. Bukan justru tampil kekanak-kanakan,” tegasnya.
Sebagai negara demokrasi ke-4 terbesar di dunia, lanjut Buya Syarfi. PERTI memahami betul peran strategis Partai Politik dalam melahirkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil dan beradab.
Partai Politik harus menjadi garda terdepan dalam menjaga alam demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia.
PERTI mendorong partai politik harus bersifat terbuka dan bermoral serta benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan apa pun secara benar dan bertanggungjawab.
Parpol juga didorong mengedepankan sistem kaderisasi yang berlandaskan pada pengalaman, pendidikan dan akhlaq serta moralitas yang dapat dijadikan teladan bangsa.
“Tidak mempertontonkan akhlaq tercela setelah menjabat, melainkan menampilkan akhlaq mulia dan menjaga kehormatan jabatan, menghargai rakyat dan tidak arogan,” bebernya.
Pada pamungkasnya, PERTI pun menegaskan komitmenya terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Buya Syarfi mengungkapkan, sebagai elemen bangsa yang berkomitmen pada nilai-nilai ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan Kebangsaan, PERTI menegaskan semangat pembangunan Indonesia yang berlandaskan pada persatuan, pengorbanan keteladanan moral.
Guna mengoptimalkan landasan pembangunan tersebut, para pemimpin bangsa harus tampil dengan sikap arif, rendah hati dan penuh empati terhadap rakyat.
PERTI sendiri akan terus berkontribusi aktif dalam pengembangan pendidikan dakwah dan amal sosial untuk memperkokoh bangsa Indonesia.
“PERTI menghimbau seluruh warga bangsa untuk tetap tenang dan menjaga persatuan dan persaudaraan. Aspirasi hendaknya disampaikan secara bermartabat, tanpa merusak sarana publik yang merupakan kebutuhan bersama. Perusakan fasilitas umum hanya akan menambah beban rakyat dan merugikan kehidupan sosial bangsa,” pungkasnya.
Dilain sisi, Ketua PERTI Kota Bengkulu juga Kepala Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu H. Rolly Gunawan kandidat Doktor ini mengatakan, mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan menghimbau agar setiap kita warga negara yg baik, santun dan bermarwah agar dapat sama-sama menjaga keamanan, kedamaian dan ketertiban di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebagai harapan kita bersama para generasi yang kita cintai ini sebagai harapan bangsa, serta berharap kepada semua tokoh masyarakat dan ormas Islam, tokoh adat, para Da’i, Penyuluh Agama dan kita semua agar secara bersama-sama memberikan muatan yang menyejukkan ditengah ummat dan masyarakat sehingga Indonesia terlebih di Provinsi Bengkulu wabil khusus Kota bengkulu selalu menjadi Daerah tujuan yg rukun, aman, damai dan sejuk serta kondusif, tercipta negeri yang baldatun thoyyibatun warabbur ghafur.
Mari kita jaga persatuan,
jaga Bumi Merah Putih, jaga NKRI” demikian disampaikan Rolly dengan penuh optimis dan semangatnya.
*(ADITYA)*
Komentar