𝐁𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐀𝐏𝐃 𝐋𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐏𝐁𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐓𝐞𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐇𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐍𝐨𝐥

Kepahiang, siberkreatif.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan fokus utama pada rasionalisasi program prioritas untuk menekan defisit anggaran hingga nol rupiah.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Banggar DPRD pada Rabu (23/07/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., dan dihadiri anggota Banggar DPRD yakni Firdaus, S.H., Nendi Sepriadi, S.Sos., M.Si., Andrian Defandra, S.E., M.Si., serta R. Chandra Alamsyah. Sementara dari TAPD, hadir jajaran Sekretariat yang dipimpin Wakil Ketua TAPD, M. Salihin, S.Hut., M.Si.

Dalam pembahasan lanjutan ini, Banggar dan TAPD melakukan rasionalisasi pada struktur belanja dalam Perubahan APBD 2025, namun masih terdapat defisit sebesar Rp.4,67 miliar. Jumlah ini merupakan hasil penekanan dari defisit awal yang tercatat sebesar Rp.14,8 miliar sebagaimana disampaikan oleh Bupati dalam nota pengantar.

Menanggapi hal tersebut, Banggar dan TAPD sepakat untuk kembali melakukan evaluasi mendalam terhadap urgensi program-program yang diusulkan. Langkah ini bertujuan untuk mengkaji usulan belanja sehingga defisit dapat ditekan hingga mencapai nol rupiah.

Diketahui, TAPD telah mengoptimalkan proyeksi pendapatan daerah dengan menggali berbagai potensi pendapatan yang tersedia. Pendapatan yang telah disampaikan dinilai sudah sesuai dan realistis untuk mendukung struktur perubahan APBD 2025. Oleh karena itu, fokus pembahasan saat ini bergeser pada penyisiran belanja daerah, yang sebelumnya telah diinventarisasi oleh TAPD melalui formulasi kebijakan yang disusun.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat, Ketua DPRD mengusulkan agar seluruh program yang diusulkan dikaji kembali urgensinya. Ia juga mendorong TAPD untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan program-program yang diajukan benar-benar prioritas.

“Selanjutnya akan dilakukan kalkulasi kebutuhan terhadap sisa defisit, untuk menyusun kembali daftar program prioritas yang akan diakomodir dalam perubahan APBD 2025,” ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua TAPD, M. Salihin, S.Hut., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengklarifikasi dan memastikan urgensitas program-program kerja yang telah diusulkan.

“Dengan defisit yang tersisa, kami akan kembali mengkomunikasikan kepada OPD-OPD terkait, guna memastikan program kerja yang benar-benar mendesak dan masih dapat disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,” sampainya.

Rapat kemudian diskors hingga Jumat mendatang untuk memberi waktu kepada TAPD dalam melakukan proses rasionalisasi lanjutan. Ketua DPRD menegaskan apresiasinya atas upaya TAPD yang telah menurunkan defisit secara signifikan, serta mendorong percepatan langkah-langkah lanjutan agar pembahasan dapat segera dirampungkan.